SURABAYA - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya resmi menyetujui pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) melalui mekanisme mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK).
Persetujuan itu telah diteken para pimpinan dewan. Yakni, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana (Demokrat) dan tiga wakil ketua, Whisnu Sakti Buana (PDIP), Musyafak Rouf (PKB), dan Akhmad Suyanto (PKS).
Persetujuan pencairan TPP tersebut dituangkan dalam surat bernomor 188.45/3607/436.6.13/2010 yang ditujukan kepada Wali Kota Bambang D.H. tentang persetujuan MPAK 2010. Surat tertanggal 10 Agustus itu sekaligus merespons surat permohonan dari wali kota yang mengajukan MPAK untuk TPP kali kedua.
Dalam surat persetujuan MPAK itu, anggaran TPP yang bakal dicairkan mencapai Rp 198.668.261.800 (untuk setahun). Selain untuk pembayaran TPP, anggaran tersebut dipakai untuk tunjangan khusus bagi guru non sertifikasi Rp 250 ribu per orang.
''Sudah saya teken suratnya. Hari ini (kemarin, Red) juga kami kirim ke wali kota supaya besok (hari ini, Red) pemkot segera mencairkan. Paling lambat lusa (besok, Red) bisa dibayarkan kepada guru,'' terang Wishnu.
Dia menjelaskan, persetujuan resmi pencairan TPP merupakan kesepakatan rapat badan musyawarah (bamus) kemarin. Dengan dicairkannya tunjangan guru itu, Wishnu berharap ada perencanaan yang baik dari pemkot.
Dia mengungkapkan, dewan juga meminta pemkot mengalokasikan TPP untuk enam bulan ke depan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK). Sebagaimana diketahui, pencairan TPP enam bulan ke depan jatuh pada November mendatang. Untuk mengantisipasi telatnya pencairan tunjangan tersebut, Wishnu meminta pemkot menganggarkan lebih dulu melalui APBD. ''Dengan demikian, begitu cair, dana dari APBN bisa digeser untuk menutup dana yang diambil dari APBD tersebut,'' jelasnya.
Menurut dia, TPP merupakan dana rutin yang dibayarkan pemerintah tiap tahun. Karena itu, pemkot bisa menganggarkan lebih dulu. Dengan demikian, keterlambatan pencairan bisa diantisipasi. ''Untuk pencairan enam bulan ke depan, tim anggaran pemkot sudah sepakat memasukkan dalam PAK,'' terang Wishnu.
Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya itu menegaskan, tidak ada syarat apa pun dalam pencairan TPP. Sebab, Dinas Pendidikan (Dispendik) sudah menyelesaikan pemberkasan ulang (sebagai syarat penerima TPP). ''Semua sudah klir. Bolanya sekarang ada di pemkot untuk pencairan dananya,'' ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Sahudi menyambut baik penyerahan surat persetujuan pencairan TPP dari dewan kepada pemkot. ''Pada prinsipnya sudah oke. Sudah selesai semua,'' ungkapnya ketika ditemui Jawa Pos di ruang kerjanya kemarin.
Namun, kata dia, tunjangan itu sementara tidak bisa dicairkan penuh untuk enam bulan (periode Januari-Juni 2010). Sebab, dana yang turun dari pusat ternyata tidak mencukupi alokasi dana TPP untuk sekitar 6.200 guru yang berhak menerima.
Meski dewan mengajukan pencairan dana Rp 198 miliar, jumlah dana dari pusat yang sudah ada saat ini ternyata hanya Rp 91 miliar. Padahal, dana jatah enam bulan tersebut seharusnya Rp 93 miliar. Artinya, ada kekurangan sekitar Rp 2 miliar.
Karena itu, untuk pencairan yang dijadwalkan berlangsung besok, Dispendik hanya akan meminta jatah TPP Januari-Mei yang totalnya Rp 77 miliar. ''Sementara kami cairkan sejumlah itu dulu supaya semua kebagian. Tapi, kami sudah mengajukan penambahan anggaran ke pusat. Begitu dana tambahan turun, langsung kami cairkan,'' tegas Sahudi.
Mengapa hanya Rp 77 miliar? Menurut dia, bila Rp 91 miliar diambil semua, ada sebagian guru yang menerima jatah enam bulan, tapi ada juga yang hanya menerima lima bulan. Karena itu, Dispendik akan mengambil Rp 77 miliar dulu untuk dibagi rata, per guru menerima tunjangan lima bulan. Kekurangan dibayarkan kemudian setelah pemerintah pusat mencairkan kekurangan yang Rp 2 miliar.
Pemerintah pusat memang hanya mencairkan dana Rp 91 miliar. Sebab, data yang dipakai adalah data lama. Sementara itu, setelah Dispendik Surabaya melakukan pemberkasan ulang akhir Juli lalu, diketahui bahwa jumlah penerima TPP telah berubah.
Berdasar data tahun lalu, guru Surabaya yang tahun ini berhak menerima TPP mencapai 6.335 orang dengan proyeksi dana Rp 182 miliar. Namun, berdasar hasil pemberkasan ulang, jumlah penerima TPP sekitar 6.200 guru. ''Ada yang pensiun Januari lalu dan ada yang mutasi,'' kata Kepala Bidang Ketenagaan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh.
Dengan berkurangnya jumlah guru penerima TPP, mengapa proyeksi dana tersebut malah membengkak? Menurut Dispendik, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal itu. Yang utama adalah adanya kenaikan gaji PNS, termasuk guru, yang mengakibatkan penerimaan TPP, yang jumlahnya sebesar satu kali gaji, ikut meningkat.
Kendati demikian, Dispendik mengimbau penundaan pencairan jatah TPP Juli itu tidak membuat para guru risau. Sebab, pengajuan tambahan dana tersebut saat ini sedang berjalan. ''Kami berharap teman-teman (guru, Red) tidak bingung. Sudah ada yang mengurus masalah itu. Teman-teman konsentrasi mikir pengajaran saja,'' ungkap Yusuf. (kit/rum/c5/nw) jawapos.com
Postingan
